Wednesday, November 16, 2011

INDONESIA - CAPITAL MARKETS - Sukuk are considered less socialized

JAKARTA: The Ministry of Finance to assess the lack of corporate sukuk issuance this year due to not considering the maximum dissemination of this year a new one that is Sukuk Mudaraba sukuk issuance Sulselbar Bank.

Sukuk Bank Sulselbar it was the first sukuk worth Rp 100 billion and will mature on May 12, 2016. The bank formerly known as Bank of South Sulawesi and then changed its name on May 26, 2011 after the entry of West Sulawesi Provincial Government in the ranks of the largest shareholder. (source)


Head of Corporate Finance Valuation Real Sector Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-​​LK) Baridwan Anis said so far in terms of regulation there is no problem that caused the issuer constrained in the issuance of sukuk or Islamic bonds based corporations.

"We suspect socialization hell yes. As long as it has simplified its regulation. Taxes also has no double tax again so yes actually there is no obstacle for issuers," he said on the sidelines of Monthly Economic Seminar organized by Islamic Shariah Economic Community in Jakarta today .

Anis said the ease of regulation in question is the issuers are not required by the National Sharia Council, Council of Ulama Indonesia (DSN-MUI) to obtain a fatwa because of Bapepam-​​LK has been coordinated with DSN-MUI.

That way, he said, the issuer does not have procedures in issuing multiple layers of this sharia-based instruments. He also confirms the conventional taxation for corporate bonds and corporate sukuk has also been updated so that no two times. (parachute)

Sukuk dinilai kurang tersosialisasi

Large_atk_0045

JAKARTA: Kementerian Keuangan menilai kurangnya penerbitan sukuk korporasi pada tahun ini lantaran belum maksimalnya sosialisasi mengingat tahun ini baru satu penerbitan sukuk yakni Sukuk Mudharabah Bank Sulselbar.
 
Sukuk Bank Sulselbar itu adalah sukuk pertama senilai Rp100 miliar dan akan jatuh tempo pada 12 Mei 2016. Bank tersebut sebelumnya bernama Bank Sulsel lalu berganti nama pada 26 Mei 2011 setelah masuknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam jajaran pemegang saham terbesar.
 
Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Anis Baridwan mengatakan sejauh ini dari sisi regulasi tidak ada masalah yang menyebabkan emiten terkendala dalam penerbitan sukuk atau obligasi korporasi berbasis syariah.
 
"Kami menduga sih sosialisasi ya. Karena selama ini sudah dipermudah regulasinya. Pajak juga sudah tidak double tax lagi sehingga sebetulnya tak ada kendala ya bagi emiten," katanya di sela-sela Seminar Bulanan Ekonomi Syariah yang diselenggarakan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah di Jakarta hari ini.
 
Anis mengatakan kemudahan regulasi yang dimaksud adalah emiten tidak diharuskan melalui Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memperoleh fatwa karena Bapepam-LK sudah berkoordinasi dengan DSN-MUI.
 
Dengan begitu, katanya, emiten tidak mengalami prosedur yang berlapis-lapis dalam menerbitkan instrument berbasis syariah ini. Dia juga menegaskan perpajakan bagi obligasi korporasi konvensional dan sukuk korporasi juga sudah diperbaharui sehingga tidak dua kali. (sut)
 
Source : http://www.bisnis.com/articles/sukuk-dinilai-kurang-tersosialisasi  - Nov 15, 2011 - google translate

No comments:

Post a Comment