Sunday, June 24, 2012

INDONESIA - CAPITAL MARKETS - Government to Issue Sukuk Project Rp 1.5 Trillion in 2013

www.ibpa.co.id - JAKARTA (IFT) - The government plans to issue sukuk project (project financing sukuk) Rp 1.5 trillion in 2013 to finance an infrastructure project. Dedy Supriyadi Priyatna, Deputy of Infrastructure Ministry of National Development Planning, said the proceeds from the issuance of sukuk to finance the construction of double track railway project Cirebon along the 158 kilometer-Kroya.
Construction of double track railway will be made on 2013-2014. The Government will issue sukuk in 2013, the infrastructure and its use will be divided in two years. Sukuk issuance is still subject to finalization and approval of the Ministry of Finance. "We will also propose some infrastructure projects to be funded with sukuk after 2013," said Dedy, Monday.  (source)



Determination of double track railway project Cirebon-Kroya for example with a project financing sukuk in 2013 caused the cancellation of a plan to finance the project through foreign loan scheme provided by the Chinese government. Cancellation due to high costs (overestimate) is required. Project financing sukuk issuance of Government Regulation Number 56 Year 2011 on Financing Projects through the issuance of Sharia State.
Waluyanto, Director General of Debt Management, Ministry of Finance, said the project financing sukuk issuance is planned for next year confirmed only for government projects undertaken ministries / agencies. The projects are large infrastructure projects that have gone through the feasibility study is good and right.
In 2013 the government will prioritize infrastructure sukuk issuance in the domestic market and did not rule out going to sell sukuk in foreign countries, although it can strengthen the foreign reserves and make benchmarking bonds Indonesia.
The Government will also be planning the next project financing sukuk issuance in addition to several infrastructure projects, such as housing projects and energy projects. Such projects could be funded through the sukuk with the terms included in one of the projects funded through the ministry / non-state owned enterprises.
Rahmat said the plan to issue Islamic securities in the country is basically done to support the implementation of national development goals. In addition, the publication does not have to look at the commercial aspect of the project. Projects funded must be really good, so there is no possibility of stopping in the middle of the road and clear economic value and do not give a bad perception of investors on government projects.
Lukita Dinarsyah Tuwo, Deputy Minister of National Development Planning, said the project financing sukuk issuance mechanism carried on the State Budget 2013. Sukuk issuance is certainly not going to increase Indonesia's debt burden for sukuk issuance is part of the plan are conducted annually. This publication also considering the government's plan to reduce Indonesia's debt ratio to Gross Domestic Product to 22% in 2014.
David Sumual, economist at PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), said the planned project financing sukuk issuance in 2013 was the right decision, especially when it ranked Indonesia has entered well worth the investment (investment grade). Issuance in the domestic market is expected to absorb a lot of funding from various institutions in the country who want to develop an investment.
The magnitude of this potential is based on estimates tenor sukuk is about 5-10 years, due to the construction of infrastructure projects require a long time. "The potential is great as the market took the match period, many institutions will find an attractive place for investment and long-term needs," he said. (*)



Pemerintah Akan Terbitkan Sukuk Proyek Rp 1,5 Triliun di 2013

Ditulis Oleh : Dusep Malik, Sumber : Indonesiafinancetoday.com

JAKARTA (IFT) - Pemerintah berencana menerbitkan sukuk proyek (project financing sukuk) Rp 1,5 triliun pada 2013 untuk membiayai satu proyek infrastruktur. Dedy Supriyadi Priyatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan dana hasil penerbitan sukuk tersebut untuk membiayai pembangunan proyek jalur ganda Kereta Api Cirebon-Kroya sepanjang 158 kilometer.

Pembangunan jalur ganda kereta api tersebut akan dilakukan pada 2013-2014. Pemerintah akan menerbitkan sukuk infrastruktur tersebut pada 2013 dan penggunaannya akan dibagi dalam dua tahun. Penerbitan sukuk ini masih menunggu finalisasi dan persetujuan Kementerian Keuangan. "Kami juga akan mengusulkan beberapa proyek infrastruktur untuk dibiayai dengan sukuk setelah tahun 2013," ungkap Dedy, Senin.

Penetapan proyek jalur ganda kereta api Cirebon-Kroya sebagai contoh pembiayaan proyek dengan sukuk pada 2013 disebabkan batalnya rencana pembiayaan proyek melalui skema pinjaman luar negeri yang disediakan pemerintah China. Pembatalan tersebut dikarenakan tingginya biaya (overestimate) yang dibutuhkan. Penerbitan project financing sukuk diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, mengatakan penerbitan project financing sukuk yang direncanakan tahun depan dipastikan hanya untuk proyek-proyek pemerintah yang dilakukan kementerian/lembaga. Proyek-proyek tersebut adalah proyek infrastruktur besar yang telah melalui studi kelayakan yang baik dan benar.

Pemerintah pada 2013 akan memprioritaskan penerbitan sukuk infrastruktur di pasar domestik dan tidak menutup kemungkinan akan menjual sukuk di luar negeri, meskipun dapat memperkuat cadangan devisa dan membuat benchmarking obligasi Indonesia.

Pemerintah ke depan juga akan merencanakan penerbitan project financing sukuk pada beberapa proyek selain infrastruktur, seperti proyek perumahan dan proyek energi. Proyek-proyek tersebut dapat dibiayai melalui sukuk dengan syarat termasuk dalam salah satu proyek yang dananya melalui kementerian/lembaga non-badan usaha milik negara.

Rahmat mengungkapkan rencana penerbitan surat berharga syariah negara pada dasarnya dilakukan untuk mendukung terlaksananya sasaran pembangunan nasional. Selain itu, penerbitannya tidak harus melihat aspek komersial proyek. Proyek yang dibiayai ini harus benar-benar baik, sehingga tidak ada kemungkinan berhenti di tengah jalan dan nilai ekonomisnya jelas serta tidak memberikan persepsi yang jelek dari investor terhadap proyek pemerintah.

Lukita Dinarsyah Tuwo, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan mekanisme penerbitan project financing sukuk dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013. Penerbitan sukuk tersebut dipastikan tidak akan menambah beban utang Indonesia karena merupakan bagian rencana penerbitan sukuk yang dilakukan setiap tahun. Penerbitan ini tetap memperhitungkan rencana pemerintah menurunkan rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto yang menjadi 22% pada 2014.

David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), mengatakan rencana penerbitan project financing sukuk pada 2013 merupakan keputusan yang tepat, apalagi saat ini peringkat Indonesia sudah masuk layak investasi (investment grade). Penerbitan di pasar domestik diperkirakan dapat menyerap banyak dana dari berbagai lembaga dalam negeri yang ingin mengembangkan investasi.

Besarnya potensi tersebut didasarkan atas perkiraan tenor sukuk tersebut sekitar 5-10 tahun, karena pembangunan proyek infrastruktur membutuhkan waktu yang cukup panjang.  "Potensinya bagus karena pasar butuh jangka waktu yang match, banyak lembaga akan mencari tempat investasi yang menarik dan butuh jangka panjang," katanya. (*)

 Source: http://www.ibpa.co.id/News/ArsipBerita/tabid/126/EntryId/4225/Pemerintah-Akan-Terbitkan-Sukuk-Proyek-Rp-1-5-Triliun-di-2013.aspx  - June20, 2012 - google translare

No comments:

Post a Comment