The remark was made Chairman of the LOS (Ombudsman Private) DIY Ananta Heri Pramono told reporters on the sidelines of the Joint Open and Public Discussion on the theme LOS DIY BMT in Economic Building Society, in Kelapa Gading Resto Yogyakarta, on Thursday evening (18 / 8). (source)
BMT is problematic include: BMT Amratani by public loss of Rp 32 billion, BMT Isra with a loss of Rp 51 billion people, BMT Hilal by public loss of Rp 22 billion. Of course the number of members who dirugian BMT reach thousands of people.
According to Heri, the case became prominent and protruding into the community because all of these funds can not be withdrawn, so that public money is gone. Of the six problematic that salient BMT, BMT has entered into five police because there are elements of fraud and embezzlement. Three of these cases was a verdict. BMT is problematic and not a legal entity since the beginning of the cooperative is already having bad intentions. BMT used as a guise to raise public funds.
According to Heri, the mode of BMT with problems one of them dared to provide for high yields and irrational. For the results exceed the interest of financial institutions in general, which reached 17-20 percent per year. It is also Chairman of the Central Cooperative recognized Sharia (Puskopsyar) DIY Mursida Rambe ie they provide the results of more than one percent per month,''said Mursida who is also Director of the BMT Beringharjo this. .
He therefore appealed to the people so do not be lulled by BMT that provide for high yields, because it just does not syar'i. ''Since 2008 we have reminded the BMT with problems that do not use the name because there are already indications of BMT is not fair.
Yet according to him, for a reasonable outcome for BMT nominal average no more than one percent per month, so that within a year no more than 12 percent. Therefore to avoid unrest in the community as a result of BMT is problematic, then da BMT seek to strengthen institutions in DIY. ''We did a consolidation at the internal level, managers and administrators Puskopsyar by training them to perform the functions and responsibilities,''he said.
Furthermore, Heri said LOS DIY propose to the Governor to make rules about the BMT or the Cooperative Financial Services Sharia and included regulations on the supervision of BMT. ''We also propose to the agency in charge of cooperatives so that someone who was prerequisite for the establishment of one of them is the caretaker BMT BMT have been training to BMT's and the board must be approved by the MUI (Indonesian Ulama Council),''he said.
In this discussion also present Ambassador Marissa Haque Fawzi BMT after completing the exam Magister Management UGM S2 in the thesis is also about the BMT. He claimed to be grateful and thank the BMT and Yogyakarta for the exam gets an A. For the thesis he undertook research in BMT Beringharjo for six months.
BMT Bermasalah di DIY Capai 10 Persen
Jumat, 19 Agustus 2011 08:06 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,
YOGYAKARTA - BMT yang bermasalah di DIY sekitar 10 persen dari jumlah BMT yang ada , tetapi ini cukup mencoreng lembaga BMT karena nilai rupiah dari kerugian masyarakat cukup besar . Dari BMT besar yang bermasalah yang dilaporkan ke LOS DIY selama periode September 2010-Agustus 2011 jumlah kerugian masyarakat mencapai Rp 140 miliar.
Hal itu dikemukakan Ketua LOS (Lembaga Ombudsman Swasta) DIY Ananta Heri Pramono pada wartawan di sela-sela acara Buka Bersama dan Diskusi Publik LOS DIY dengan tema BMT dalam Membangun Ekonomi Masyarakat, di Kelapa Gading Resto Yogyakarta, Kamis petang (18/8).
BMT yang bermasalah tersebut antara lain: BMT Amratani dengan kerugian masyarakat Rp 32 miliar, BMT Isra dengan kerugian masyarakat Rp 51 miliar, BMT Hilal dengan kerugian masyarakat Rp 22 miliar. Tentu saja jumlah anggota BMT yang dirugian mencapai ribuan orang.
Menurut Heri, kasus ini menjadi menonjol dan mencuat ke masyarakat karena semua dana tersebut tidak bisa ditarik, sehingga dana masyarakat tersebut sudah hilang. Dari enam BMT bermasalah yang menonjol, lima BMT sudah masuk ke Polda karena ada unsur penipuan serta penggelapan. Tiga kasus diantaranya sudah vonis. BMT yang bermasalah dan tidak berbadan hukum koperasi sejak awal memang sudah mempunyai maksud jelek. BMT dijadikan kedok untuk menghimpun dana masyarakat.
Menurut Heri, modus dari BMT yang bermasalah salah satunya berani memberikan bagi hasil yang tinggi dan tidak rasional. Bagi hasilnya melebihi bunga lembaga keuangan pada umumnya yakni mencapai 17-20 persen per tahun. Hal itu juga diakui Ketua Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyar) DIY Mursida Rambe yakni mereka memberikan bagi hasil mencapai lebih dari satu persen per bulan,''ungkap Mursida yang juga Direktur BMT Beringharjo ini. .
Karena itu dia menghimbau kepada masyarakat agar jangan terbuai dengan BMT yang memberikan bagi hasil yang tinggi, karena hal itu justru tidak syar'i. ''Sejak tahun 2008 kami sudah mengingatkan kepada BMT yang bermasalah supaya tidak menggunakan nama BMT karena sudah ada indikasi tidak wajar.
Padahal menurut dia, bagi hasil yang wajar bagi BMT rata-rata nominalnya tidak lebih dari satu persen per bulan, sehingga dalam satu tahun tidak lebih dari 12 persen. Karena itu agar tidak terjadi keresahan di masyarakat akibat adanya BMT yang bermasalah, maka da berupaya memperkuat lembaga BMT di DIY. ''Kami melakukan konsolidasi di tingkat internal, pengelola serta pengurus Puskopsyar dengan melakukan pelatihan agar mereka melakukan fungsi dan tanggungjawab,''ungkap dia.
Selanjutnya Heri mengatakan LOS DIY mengusulkan kepada Gubernur untuk membuat aturan tentang BMT atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan di dalamnya termasuk regulasi tentang pengawasan BMT. ''Kami juga mengusulkan kepada dinas yang membidangi koperasi supaya orang yang menjadi persyaratan pendirian BMT salah satunya adalah pengurus BMT harus sudah mengikuti pelatihan ke-BMT-an dan yang dewan pengurus harus disetujui MUI (Majelis Ulama Indonesia),''kata dia.
Dalam diskusi ini hadir juga Duta BMT Marissa Haque Fawzi usai menyelesaikan ujian S2 di Magister Manajemen UGM yang skripsinya juga tentang BMT. Dia mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada BMT dan Yogyakarta karena hasil ujiannya mendapat nilai A. Untuk skripsinya dia melakukan penelitian di BMT Beringharjo selama enam bulan.
YOGYAKARTA - BMT yang bermasalah di DIY sekitar 10 persen dari jumlah BMT yang ada , tetapi ini cukup mencoreng lembaga BMT karena nilai rupiah dari kerugian masyarakat cukup besar . Dari BMT besar yang bermasalah yang dilaporkan ke LOS DIY selama periode September 2010-Agustus 2011 jumlah kerugian masyarakat mencapai Rp 140 miliar.
Hal itu dikemukakan Ketua LOS (Lembaga Ombudsman Swasta) DIY Ananta Heri Pramono pada wartawan di sela-sela acara Buka Bersama dan Diskusi Publik LOS DIY dengan tema BMT dalam Membangun Ekonomi Masyarakat, di Kelapa Gading Resto Yogyakarta, Kamis petang (18/8).
BMT yang bermasalah tersebut antara lain: BMT Amratani dengan kerugian masyarakat Rp 32 miliar, BMT Isra dengan kerugian masyarakat Rp 51 miliar, BMT Hilal dengan kerugian masyarakat Rp 22 miliar. Tentu saja jumlah anggota BMT yang dirugian mencapai ribuan orang.
Menurut Heri, kasus ini menjadi menonjol dan mencuat ke masyarakat karena semua dana tersebut tidak bisa ditarik, sehingga dana masyarakat tersebut sudah hilang. Dari enam BMT bermasalah yang menonjol, lima BMT sudah masuk ke Polda karena ada unsur penipuan serta penggelapan. Tiga kasus diantaranya sudah vonis. BMT yang bermasalah dan tidak berbadan hukum koperasi sejak awal memang sudah mempunyai maksud jelek. BMT dijadikan kedok untuk menghimpun dana masyarakat.
Menurut Heri, modus dari BMT yang bermasalah salah satunya berani memberikan bagi hasil yang tinggi dan tidak rasional. Bagi hasilnya melebihi bunga lembaga keuangan pada umumnya yakni mencapai 17-20 persen per tahun. Hal itu juga diakui Ketua Pusat Koperasi Syariah (Puskopsyar) DIY Mursida Rambe yakni mereka memberikan bagi hasil mencapai lebih dari satu persen per bulan,''ungkap Mursida yang juga Direktur BMT Beringharjo ini. .
Karena itu dia menghimbau kepada masyarakat agar jangan terbuai dengan BMT yang memberikan bagi hasil yang tinggi, karena hal itu justru tidak syar'i. ''Sejak tahun 2008 kami sudah mengingatkan kepada BMT yang bermasalah supaya tidak menggunakan nama BMT karena sudah ada indikasi tidak wajar.
Padahal menurut dia, bagi hasil yang wajar bagi BMT rata-rata nominalnya tidak lebih dari satu persen per bulan, sehingga dalam satu tahun tidak lebih dari 12 persen. Karena itu agar tidak terjadi keresahan di masyarakat akibat adanya BMT yang bermasalah, maka da berupaya memperkuat lembaga BMT di DIY. ''Kami melakukan konsolidasi di tingkat internal, pengelola serta pengurus Puskopsyar dengan melakukan pelatihan agar mereka melakukan fungsi dan tanggungjawab,''ungkap dia.
Selanjutnya Heri mengatakan LOS DIY mengusulkan kepada Gubernur untuk membuat aturan tentang BMT atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan di dalamnya termasuk regulasi tentang pengawasan BMT. ''Kami juga mengusulkan kepada dinas yang membidangi koperasi supaya orang yang menjadi persyaratan pendirian BMT salah satunya adalah pengurus BMT harus sudah mengikuti pelatihan ke-BMT-an dan yang dewan pengurus harus disetujui MUI (Majelis Ulama Indonesia),''kata dia.
Dalam diskusi ini hadir juga Duta BMT Marissa Haque Fawzi usai menyelesaikan ujian S2 di Magister Manajemen UGM yang skripsinya juga tentang BMT. Dia mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada BMT dan Yogyakarta karena hasil ujiannya mendapat nilai A. Untuk skripsinya dia melakukan penelitian di BMT Beringharjo selama enam bulan.
No comments:
Post a Comment