www.bisnis.com - JAKARTA: The government sets indicative targets only state project-based sukuk issuance stood at Rp1 trillion, using an infrastructure project of the Ministry of Public Works and the Ministry of Transportation.
Director General of the Ministry of Finance Debt Management Rahmat Waluyanto assess the indicative target of Rp1 trillion is in conformity with the issuance of sukuk funds target range in the previous year. (source)
Director General of the Ministry of Finance Debt Management Rahmat Waluyanto assess the indicative target of Rp1 trillion is in conformity with the issuance of sukuk funds target range in the previous year. (source)
"As long as we still see the indicative figures are in that range, we just want to be careful so you should be conservative," Rahmat said in Jakarta, today January 26, 2012.
He claimed not to want to impress that the government was too ambitious with debt products that are relatively new. If the development of this sukuk demand exceeds supply (over subscribed), Rahmat said he would give a higher figure and realistic.
Meanwhile, the collateral asset (underlying asset) used in sukuk was a number of infrastructure projects, the Ministry of Public Works and the Ministry of Transportation, such as road construction projects throughout Indonesia. Total underlying assets, according to Grace recorded about Rp60, 6 trillion.
"What has been approved by the Minister as the underlying assets of about Rp42 trillion in 2012. Meanwhile, Rp18, 6 trillion is a carry over the House's approval last year, "said Rahmat.
Project-based sukuk issuance is comprised of four series, ie, PBS-0001 six-year tenure, PBS-0002 with a tenor of 10 years, PBS-0003 15-year tenured, and IFR-0010, which matures on February 15, 2036 or a period of 24 years .
Based on the record DGAT, recorded an underlying asset for the first three series is a project budget of 2012, while for the last series of 24-year term pledging land and government buildings.
Currently, DGAT with its legal consultants also doing the identification and due diligence on the assets that can be used as an underlying.
Director of Strategy and Portfolio Debt DGAT Ayu Sukorini estimate the composition of ownership of this project-based sukuk will still be dominated by foreigners which is about 25%. This will further demonstrate to foreign investors still have a very high degree of market confidence in the investment portfolio Indonesia.
"If you look at the experience of previous SBSN auction, the composition will not change, foreigners will still be dominant about 25%, it indicates the alien is still a player," he said.
At present, he added, the government is still preparing project financing sukuk, or sukuk, to finance the project. The plan, product sukuk will be published in 2012, after passing through the stages of completion and preparation of draft regulations by DGAT. (FAA)
EMISI SUKUK: Target indikatif moderat di Rp1 triliun
JAKARTA: Pemerintah hanya menetapkan target indikatif penerbitan sukuk negara berbasis proyek tercatat sebesar Rp1 triliun, dengan mempergunakan proyek infrastruktur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menilai target indikatif sebesar Rp1 triliun sudah sesuai dengan kisaran target dana penerbitan sukuk pada tahun sebelumnya.
“Selama ini kami masih melihat angka indikatif berada di kisaran itu, kita hanya ingin hati-hati jadi sebaiknya konservatif saja,” tutur Rahmat di Jakarta, hari ini 26 Januari 2012.
Dia mengaku tidak ingin mengesankan bahwa pemerintah terlalu ambisius dengan produk surat utang yang relatif masih baru. Jika pada perkembangannya permintaan sukuk ini melampaui penawaran (over subscribed), Rahmat menegaskan akan memberi angka yang lebih tinggi dan realistis.
Adapun, aset jaminan (underlying asset) yang digunakan dalam sukuk ini ialah sejumlah proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, seperti proyek pembangunan jalan di seluruh Indonesia. Total underlying asset, menurut Rahmat tercatat sekitar Rp60,6 triliun.
“Yang sudah disetujui oleh Menteri sebagai underlying assets 2012 sekitar Rp42 triliun. Sedangkan Rp18,6 triliun adalah carry over persetujuan DPR tahun lalu,” jelas Rahmat.
Penerbitan sukuk berbasis proyek tersebut terdiri dari empat seri, yakni PBS-0001 bertenor 6 tahun, PBS-0002 dengan tenor 10 tahun, PBS-0003 bertenor 15 tahun, dan IFR-0010 yang jatuh tempo pada 15 Februari 2036 atau dengan jangka waktu 24 tahun.
Berdasarkan catatan DJPU, tercatat underlying asset untuk tiga seri pertama ialah proyek APBN 2012, sedangkan untuk seri terakhir berjangka 24 tahun menjaminkan tanah dan bangunan pemerintah.
Saat ini, DJPU bersama konsultan hukumnya juga sedang melakukan identifikasi dan due diligence terhadap aset-aset yang dapat digunakan sebagai underlying.
Direktur Strategi dan Portofolio Utang DJPU Ayu Sukorini memperkirakan komposisi kepemilikan sukuk berbasis proyek ini masih akan didominasi oleh asing yakni sekitar 25%. Hal ini akan semakin menunjukkan investor asing masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pasar investasi portofolio Indonesia.
“Kalau melihat pengalaman lelang SBSN sebelumnya, komposisinya belum akan berubah, asing masih akan dominan sekitar 25%, ini menunjukkan asing masih menjadi pemain,” katanya.
Saat ini, lanjut dia, pemerintah masih menyiapkan project financing sukuk atau sukuk untuk pembiayaan proyek. Rencananya, produk sukuk tersebut akan terbit pada 2012, setelah melewati tahapan penyelesaian peraturan pemerintah dan penyusunan draf oleh DJPU.(faa)
Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menilai target indikatif sebesar Rp1 triliun sudah sesuai dengan kisaran target dana penerbitan sukuk pada tahun sebelumnya.
“Selama ini kami masih melihat angka indikatif berada di kisaran itu, kita hanya ingin hati-hati jadi sebaiknya konservatif saja,” tutur Rahmat di Jakarta, hari ini 26 Januari 2012.
Dia mengaku tidak ingin mengesankan bahwa pemerintah terlalu ambisius dengan produk surat utang yang relatif masih baru. Jika pada perkembangannya permintaan sukuk ini melampaui penawaran (over subscribed), Rahmat menegaskan akan memberi angka yang lebih tinggi dan realistis.
Adapun, aset jaminan (underlying asset) yang digunakan dalam sukuk ini ialah sejumlah proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, seperti proyek pembangunan jalan di seluruh Indonesia. Total underlying asset, menurut Rahmat tercatat sekitar Rp60,6 triliun.
“Yang sudah disetujui oleh Menteri sebagai underlying assets 2012 sekitar Rp42 triliun. Sedangkan Rp18,6 triliun adalah carry over persetujuan DPR tahun lalu,” jelas Rahmat.
Penerbitan sukuk berbasis proyek tersebut terdiri dari empat seri, yakni PBS-0001 bertenor 6 tahun, PBS-0002 dengan tenor 10 tahun, PBS-0003 bertenor 15 tahun, dan IFR-0010 yang jatuh tempo pada 15 Februari 2036 atau dengan jangka waktu 24 tahun.
Berdasarkan catatan DJPU, tercatat underlying asset untuk tiga seri pertama ialah proyek APBN 2012, sedangkan untuk seri terakhir berjangka 24 tahun menjaminkan tanah dan bangunan pemerintah.
Saat ini, DJPU bersama konsultan hukumnya juga sedang melakukan identifikasi dan due diligence terhadap aset-aset yang dapat digunakan sebagai underlying.
Direktur Strategi dan Portofolio Utang DJPU Ayu Sukorini memperkirakan komposisi kepemilikan sukuk berbasis proyek ini masih akan didominasi oleh asing yakni sekitar 25%. Hal ini akan semakin menunjukkan investor asing masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pasar investasi portofolio Indonesia.
“Kalau melihat pengalaman lelang SBSN sebelumnya, komposisinya belum akan berubah, asing masih akan dominan sekitar 25%, ini menunjukkan asing masih menjadi pemain,” katanya.
Saat ini, lanjut dia, pemerintah masih menyiapkan project financing sukuk atau sukuk untuk pembiayaan proyek. Rencananya, produk sukuk tersebut akan terbit pada 2012, setelah melewati tahapan penyelesaian peraturan pemerintah dan penyusunan draf oleh DJPU.(faa)
No comments:
Post a Comment